Ketika banyak orang berbicara soal pemerataan pendidikan, hanya sedikit yang benar-benar mengawal dari ruang keputusan hingga lorong-lorong desa. M. Rapiudin Akbar, Lc adalah satu dari sedikit nama yang konsisten menjadikan pendidikan sebagai nadi perjuangan, baik di panggung legislatif maupun di tengah masyarakat bawah yang sering luput dari kebijakan.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Daerah Pemilihan 2—Rapiudin terpilih melalui Partai Kebangkitan Bangsa dengan dukungan 21.861 suara pada Pemilu 2024. Sosoknya dikenal tenang, tapi konsisten menyuarakan isu-isu pendidikan, terutama bagi keluarga miskin dan anak-anak muda desa yang ingin kuliah tapi terhambat oleh biaya dan akses.

Lulusan Universitas Al-Azhar, Kairo, ini memiliki rekam jejak yang kuat di bidang sosial. Ia mendirikan Akbar Inisiatif, sebuah lembaga yang fokus pada penguatan literasi, pendampingan pelajar, dan pemberdayaan pemuda desa.

Melalui lembaga ini, Rapiudin tak sekadar memberi ceramah atau slogan motivasi. Ia membangun ruang-ruang belajar, membina komunitas, dan mendampingi generasi muda agar mampu berpikir kritis serta percaya pada potensi diri sendiri.

Nama Rapiudin kembali menguat saat Pemerintah Kabupaten Tangerang meluncurkan program Beasiswa Tangerang Gemilang pada April 2025. Program ini memberikan beasiswa penuh bagi 235 pelajar dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk kuliah di kampus bergengsi seperti IPB, UNTIRTA, SGU, bahkan Universitas Al-Azhar Mesir. Sebagai bagian dari DPRD, Rapiudin termasuk yang mendorong pentingnya alokasi anggaran afirmatif untuk sektor pendidikan.

“Pendidikan bukan urusan elite. Ia adalah urusan desa, urusan warung, urusan orang tua yang ingin anaknya naik panggung wisuda walau tak punya sawah atau simpanan,” ujarnya dalam satu forum diskusi komunitas.

Bagi Rapiudin, politik bukan soal memburu jabatan, melainkan soal kehadiran. Dan kehadirannya, hari ini, dirasakan di ruang-ruang belajar kecil di desa, di langkah pelajar yang kini berani bermimpi lebih tinggi.

Politik yang ia jalani bukan sekadar pengambilan keputusan di ruang sidang, tapi penebusan janji kepada mereka yang sudah terlalu lama menunggu: bahwa pendidikan adalah hak, bukan hadiah.