Tangerang, 31 Mei 2025 — Kepemimpinan perempuan di tingkat daerah bukanlah hal yang mudah. Tantangannya bukan hanya teknis, tetapi juga kultural: bias terhadap kemampuan perempuan, ekspektasi ganda, hingga minimnya dukungan struktural. Namun di Kabupaten Tangerang, Ibu Intan Nurul Hikmah sebagai Wakil Bupati perempuan membuktikan bahwa tantangan-tantangan tersebut bisa dijawab secara konkret, bukan hanya dijadikan narasi pencitraan.

Salah satu terobosannya adalah pengembangan program Safe House atau Rumah Aman—sebuah inisiatif yang dirancang sebagai tempat perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual. Rumah Aman ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga memfasilitasi pendampingan hukum, psikologis, serta pemberdayaan sosial ekonomi bagi para penyintas. Ini langkah yang berani, terutama karena selama ini isu kekerasan terhadap perempuan kerap dianggap bukan prioritas dalam agenda pembangunan daerah.

Lebih dari itu, Ibu Intan konsisten hadir di tengah masyarakat, mendengar langsung keluhan perempuan di desa-desa, dan merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan nyata. Kepemimpinannya tidak berhenti di balik meja kantor, tetapi menyentuh langsung denyut nadi persoalan warga—khususnya kelompok perempuan dan anak yang kerap tak terdengar.

Raden Siska Marini, founder Ruang Aman, sebuah lembaga advokasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tangerang, menyampaikan apresiasi sekaligus harapan:

“Ibu Intan adalah contoh pemimpin perempuan yang tidak hanya hadir sebagai representasi, tapi juga sebagai penggerak. Ia membawa pendekatan yang empatik dan berbasis pengalaman langsung masyarakat. Namun tantangan ke depan adalah menjadikan program-program tersebut sebagai bagian dari sistem yang berkelanjutan. Sebab sehebat apapun seorang pemimpin, jika kebijakannya tidak dilindungi oleh struktur dan anggaran yang kuat, maka ia berisiko berhenti sebagai inisiatif pribadi belaka.”

Kehadiran Ibu Intan di posisi strategis seperti wakil bupati bukan hanya penting secara politis, tetapi juga secara ideologis. Ia menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi aktor utama dalam membangun kebijakan publik yang inklusif, adil, dan berpihak pada kelompok rentan. Sekarang, tugas kita bersama adalah memastikan langkah-langkah ini tidak terhenti—melainkan diperkuat dan dilanjutkan oleh sistem yang mendukung kesetaraan secara menyeluruh.